 |
| Ilustrasi: Wikipedia |
Kita akui kondisi ekonomi rakyat saat ini dalam keadaan lesu. Pembagian sembako untuk cegah inflasi dan ketahanan pangan hanyalah solusi sesaat yang tidak akan banyak berpengaruh kepada kondisi ekonomi rakyat. Karena kebutuhan akan pangan bukanlah kebutuhan sesaat.
Oleh: Inayah
Aktivitas, Ibu Rumah Tangga dan Aktivis Dakwah
Beritakan.my.id - OPINI - Upaya untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriatna, membagikan sembako untuk 11 ribu orang. (Media Indonesia, Rabu, 12/3/2025)
Pada tahap pertama ini, sembako diberikan kepada pengemudi ojek pangkalan dan Petugas Bandung Bedas Bersih Sampah, pembagian sembako dilakukan di 31 kantor kecamatan.
Pembagian sembako ini untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan para penerima sasaran di Bulan Ramadan sampai menjelang lebaran." Saya sangat merasakan betul bahwa kondisi Bulan Ramadan ini penghasilan pengemudi ojek tidak seperti bulan biasanya, penumpang mungkin rada sepi, ditambah kebutuhan hidup seperti bahan makanan pun meningkat apalagi jelang lebaran."
Ia menambahkan pemberian paket sembako di samping untuk menjaga ketahanan pangan, juga mengendalikan inflasi jelang lebaran. Selain membagikan sembako pada tanggal 17 Maret akan menggelar Operasi Pasar Murah (OPM).
Pemerintah Kabupaten Bandung beserta jajarannya pun melakukan sidak ke pasar tradisional untuk melihat kondisi harga komoditas jelang idul fitri, jangan sampai terjadi lonjakan harga.
Kita akui kondisi ekonomi rakyat saat ini dalam keadaan lesu. Pembagian sembako untuk cegah inflasi dan ketahanan pangan hanyalah solusi sesaat yang tidak akan banyak berpengaruh kepada kondisi ekonomi rakyat. Karena kebutuhan akan pangan bukanlah kebutuhan sesaat.
Solusi yang ditawarkan harus bersifat fundamental bukan hanya di permukaan saja. Rakyat membutuhkan harga-harga terjangkau. Namun dirasakan sulit karena pengaturan ekonomi di bawah pengaturan sistem kapitalisme sekular.
Kapitalisme yang menitikberatkan pada keuntungan, tidak mengenal halal haram, maka menjadikan orang akan melakukan apa saja semata pertimbangan keuntungan, walaupun harus menyusahkan rakyat banyak. Dengan memanfaatkan situasi para pengusaha akan menaikkan harga barang menjelang Ramadhan ataupun Idul fitri. Harga dikendalikan oleh para pengusaha atau kapital.
Ketika terjadi lonjakan harga, solusi yang diambil adalah pematokan harga. Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menjamin distribusi barang sampai di tengah masyarakat untuk mencegah kartel dan juga adanya penimbunan barang.
Dengan adanya budaya selalu melonjak harga barang di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri dikarenakan sebagian para pengusaha terkadang melakukan penimbunan barang untuk menunggu harga naik dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat.
Sistem kapitalisme yang berorientasi hanya pada manfaat atau keuntungan semata menjadikan faktor musiman (hari- hari besar) menjadi pelegalan harga meningkat.
Padahal fungsi penguasa adalah memberikan solusi yang tuntas bagi persoalan harga, yaitu dengan menyerahkan harga kepada pangsa pasar dan tidak boleh negara mematok harga. Penguasa juga bisa memberikan sanksi kepara para penimbun barang, ataupun kecurangan dalam jual beli.
Nyatanya negara saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, penimbunan serta kecurangan tetap sulit diberantas. Kenaikan harga bisa disimpulkan, bukan masalah teknis tapi sistematis, yaitu rusaknya konsep pengaturan pasar.
Kerusakan itu jelas tampak dengan hilangnya fungsi negara sebagai pengatur distribusi pangan. Para penguasa menyerahkan tara niaga kepada mekanisme pasar bebas sehingga pengendalian harga dimonopoli oleh korporasi swasta dan pedagang, dampaknya kenaikan harga tersebut ditentukan oleh pihak yang paling besar menguasai stok pangan.
Dalam Islam penguasa sebagai pengayom rakyat sudah menjadi kewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan secara fundamental agar tidak terjadi inflasi, negara juga akan memberlakukan mata uang emas dan perak sehingga harga bisa tetap stabil.
Negara dalam Islam juga akan melarang praktik - praktik kecurangan, penimbunan dan monopoli pasar dan negara tidak boleh kalah oleh pemilik kartel (kesepakatan antara pelaku usaha untuk membatasi persaingan dan meningkatkan keuntungan bersama).
Dalam Islam, penetapan harga oleh pemerintah dilarang kecuali dalam kondisi tertentu yang membahayakan, dalam kondisi normal, penjual dan pembeli diberi kebebasan untuk menentukan harga berdasarkan mekanisme pasar.
Rasulullah saw. menolak untuk menetapkan harga di Madinah karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni: " Sesungguhnya Allahlah yang Maha menentukan Harga dan Maha Memberi Rezeki." (HR. Ahmad dan Abu Daud)
Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menjamin distribusi barang sampai di tengah masyarakat. Dan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara memberikan lapangan pekerjaan yang luas agar para suami atau para wajib nafkah dapat bekerja dan mendapatkan upah yang layak agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. tercipta harga yg stabil serta bisa meningkatkan daya beli masyarakat tentunya juga bisa mencegah inflasi. Dan hal ini bisa terjadi tatkala sistem Islam diterapkan dalam tatanan kehidupan Islam.
Wallahu a' lam bi ashar shawab.
Editor: Rens
Disclaimer: Beritakan adalah sarana edukasi masyarakat. Silahkan kirimkan tulisan anda ke media kami. Beritakan akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa opini, SP, puisi, cerpen, sejarah Islam, tsaqafah Islam, fiqih, olah raga, story telling, makanan, kesehatan, dan tulisan lainnya. Dengan catatan tulisan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, hoax, dan mengandung ujaran kebencian. Tulisan yang dikirim dan dimuat di media Beritakan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
