Ilustrasi Indonesia done (pinterest)
Oleh: Yafi'ah Nurul Salsabila
Aktivis Dakwah
Beritakan.my.id, Opini--Retret ini merupakan potret buram sistem dan kebijakan yang membawa kesengsaraan bagi rakyat dan mubazir. Apalagi ditengah efisiensi anggaran yang ingin mengoptimalkan dana agar tidak boros dan rugi. Sungguh miris dan sadis bagaimana peran oligarki dalam memengaruhi penguasa. Demi memenuhi syahwat politik dan alih-alih untuk mempersiapkan pemimpin daerah , yang terjadi justru hanya ilusi serta arah yang menjerat kesenjangan ekonomi bagi rakyat.
Pelantikan kepala dan wakil kepala daerah yang digelar serentak tersebut menurut Prabowo merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia dan sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang (Voaindonesia.com, 20-2-2025).
Dalam pidato sambutan, Prabowo mengatakan “Saudara-saudara ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh kepala negara." Bahkan presiden mengapresiasi instruksi yang diberikan rakyat kepada kepala pemimpin baru, yakni untuk memajukan daerah masing-masing serta menekankan pada pentingnya kerja keras dan menjaga kepercayaan rakyat.
Baca juga:
Tentang Regulasi Emosi, Mengapa Remaja Bisa bertindak Agresif?
Berita di atas membuktikan bahwa pemerintah tidak serius dalam memberikan pembekalan kepada setiap kepala daerah yang dilantik, kecuali retret hanya terlihat mewah, rapih dan terkesan memaksakan. Belum lagi ditengah efisiensi anggaran yang mengharuskan rakyat menghemat keuangan untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari.
Hal ini juga akan berdampak pada kebutuhan konsumsi harian, pendidikan, pembangunan, rumah sakit dan lain-lain. Sebab pembiayaan retret memunculkan masalah yang tidak terselesaikan bagaikan benang kusut.
Rakyat pun kesulitan mencari pekerjaan karena banyak yang di PHK, pastinya akan berisiko terjadinya kriminalitas karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah akibat Sistem Kapitalisme yang mementingkan keuntungan dalam rangka melancarkan kepentingan penguasa sekaligus pengusaha yang haus kekuasaan.
Belum lagi dalam Sistem Kapitalisme, penguasa hanya menjadi regulator kebijakan yang menyukseskan desentralisasi otonomi daerah, padahal ini bisa membahayakan dan merusak fungsi dari negara tersebut yang semestinya menjadi raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Sayangnya rakyat selama ini hanya mengandalkan penggantian pemimpin , tentu saja masalah tidak akan terpecahkan dan dampaknya rakyat sendiri terus hidup dalam kesengsaraan.
Baca juga:
Sangat berbeda jauh jika Islam diterapkan dalam sebuah sistem yakni Khilafah yang akan menjadikan penguasa secara sadar mengurusi rakyat karena Allah, karena amanah kekuasaan yang ia pegang kelak di akhirat bisa menjadi penghalang ia masuk surga. Terutama jika ia sebagai pemimpin tidak adil terhadap rakyatnya.
Khalifah akan mewujudkan kesejahteraan dan memenuhi segala kebutuhan rakyat baik secara langsung maupun tidak melalui aturan Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan yaitu: ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial dan lain-lain. Sistem pendidikan Islam juga melahirkan generasi pemimpin yang bersedia mengemban amanah kepemimpinan.
Dalam kitab "Dasar-Dasar Pendidikan Negara Khilafah" karya Syekh Atha bin Khalil yang merupakan amir ketiga Hizbut Tahrir beliau menyampaikan bahwa ada tujuan pendidikan sekolah dalam Islam yang utama adalah untuk membangun kepribadian Islam yakni pola pikir dan pola sikap Islam bertujuan mencetak generasi bertakwa, berakhlak mulia, terikat aturan Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah.
Baca juga:
Harga Rumah Melambung, Gaji Stagnan: Masa Depan Gen Z Suram?
Dalam sistem Islam kalaupun penguasa yang terpilih membutuhkan pembekalan pastinya akan diadakan secara efektif dan efisien serta fokus kepada pembekalan bukan kemewahan, seremonial semata. Kemudian dalam praktiknya, penguasa tidak menyerahkan pengelolaan hajat rakyat kepada korporasi dan swastaswasta karena hukumnya haram.
Maka dari itu, negara yang wajib mengawasi distribusi pangan untuk mudah diakses masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki baligh agar mudah memberi nafkah bagi keluarganya, begitupun dengan pendidikan, kesehatan secara langsung dan gratis. Pengelolaan ekonomi Islam yang akan melancarkan pelayanan tersebut.
Masyaallah sungguh semakin rindu, sadar, paham, kesejahteraan, keadilan, keamanan hanya pada sistem Islam yang bisa memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat secara kontan. Yuk terus semangat, istikamah dan berjuang untuk tegak kembali sistem mulia yang paripurna dari sang Illahi. [ry].
