 |
| Ilustrasi: Erasional.com |
Inilah akibat penerapan sistem Kapitalisme dengan prinsip liberalisasi ekonomi. Liberalisasi menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri. Pemerintah di negara pengadopsi sistem kapitalisme hanya berpihak kepada sesuatu yang bisa memberikan manfaat baginya, tanpa melihat manfaat untuk rakyatnya. Karena sistem kapitalisme melakukan sesuatu berasaskan manfaat.
Oleh Asma Dzatin Nithaqoin
Pegiat Literasi Islam Kafah
Beritakan.my.id - OPINI - Kebijakan pemerintah dinilai merugikan rakyat. Salah satunya UU cipta kerja yang memudahkan atau membebaskan warga negara asing membangun usaha di dalam negeri tanpa hambatan. Hal ini tentu menjadikan ruang usaha rakyat di negeri ini menjadi makin menyempit dan daya saingnya menurun, sehingga pengurangan tenaga kerja pun terjadi.
Dikutip dari media bbc.com tanggal 28/02/2025 Perusahaan tekstil Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi mulai Sabtu, 1 Maret 2025, setelah perusahaan itu dinyatakan pailit oleh pengadilan. Lebih dari 10.000 karyawannya diberhentikan. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, pada hari Kamis (27/02) menyatakan bahwa sebanyak 10.665 orang karyawan Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kurator dari Pengadilan Niaga memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebanyak 8.400 orang. (cnbcindonesia.com 02/03/25)
"Konfederasi Sarbumusi sangat prihatin mengenai PHK massal ini. Seharusnya per 3 Januari 2025 kan sudah ada putusan pailit. Bila tidak mampu ubah situasi, seharusnya pemerintah saat itu tidak memberikan pernyataan yang sebenarnya hanya panacea (obat mujarab) sesaat. Bukan solusi yang sebenarnya," tutur Irham, Minggu (2/3/2025) (ekonomy.okezone.com, 02/03/25)
PT Sritex adalah perusahaan tekstil terbesar se Asia Tenggara, yang dianggap paling kuat dari PHK. Namun nyatanya harus melakukan PHK massal. PHK massal di Sritex ini bisa dianggap sebagai dampak sosial dari kebijakan pemerintah, yang membuat kemudahan produk Cina masuk ke Indonesia melalui ACFTA maupun UU Cipta kerja.
Kebijakan pemerintah yang memudahkan asing untuk membangun usaha di negara ini, menunjukkan betapa tidak berpihaknya pemerintah terhadap rakyatnya. Beberapa bukti video yang beredar di beberapa tahun terakhir telah menunjukkan kekuasaan asing terhadap tanah air. Seperti salah satu video yang diunggah oleh akun FB cahaya matahari terbit 28/03/24 memperlihatkan nelayan dicegat oleh WNA untuk tidak mengambil ikan di wilayah laut tersebut, bahkan sampai ingin memotong tali jangkar nelayan dan masih banyak lagi video-video lain yang beredar. Belum lagi perusahaan asing seperti PT China Communications Construction Indonesia (CCCI), PetroChina International Jabung Ltd, Unilever N.V. (UNVR), Toyota Motor Corporation (TM) dn lain-lain berkembang pesat di negeri ini. Hal ini menunjukkan bahwa di negara ini asing berkuasa.
Kebebasan membangun usaha oleh asing ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sebab perusahaan asing lebih berkembang dan hal ini tentu akan menguras kekayaan alam di negeri ini. Terlepas dari kurangnya daya saing antara pribumi dengan asing, namun pemerintah seharusnya mampu membatasi ruang gerak asing di negeri ini. Sehingga rakyat tidak diperbudak oleh asing, bahkan tanah-tanah pribumi telah dikuasai oleh asing. Adapun kasus kebangkrutan Sritex hari ini, meninggalkan trauma mendalam bagi rakyat, ditambah dengan PHK massal makin menambah angka pengangguran.
Inilah akibat penerapan sistem Kapitalisme dengan prinsip liberalisasi ekonomi. Negara berwatak populis otoriter, yang menjalankan peran hanya sebagai regulator untuk memenuhi kepentingan oligarki. Sehingga liberalisasi menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri. Pemerintah di negara pengadopsi sistem kapitalisme hanya berpihak kepada sesuatu yang bisa memberikan manfaat baginya, tanpa melihat manfaat untuk rakyatnya. Karena sistem kapitalisme melakukan sesuatu berasaskan manfaat.
Berbeda halnya pengaturan dalam sistem Islam. Islam menciptakan suasana yang kondusif bagi para pengusaha dan perusahaan untuk menjamin keberlangsungannya tentu dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Pemerintah akan mengontrol perkembangan perusahaan apakah bisa memberikan manfaat bagi rakyat setempat atau malah merugikan. Sehingga pemerintah bisa bertindak tegas ketika menemukan kezaliman.
Negara menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang luas dan memadai dengan berbagai mekanisme yang dijelaskan dalam kitab Nidzom Iqthisody karya Syeikh Taqiyuddin An Nabhani, termasuk memberikan modal bisnis, iqtha’, dan lain-lain. Mekanisme ini akan dijalankan oleh penguasa yang menjalankan sistem kepemimpinan Islam dan memiliki profil Islam.
Wallahu'alam.
Editor: Rens
Disclaimer: Beritakan adalah sarana edukasi masyarakat. Silahkan kirimkan tulisan anda ke media kami. Beritakan akan melakukan seleksi dan menayangkan berbagai naskah dari anda. Tulisan yang dikirim bisa berupa opini, SP, puisi, cerpen, sejarah Islam, tsaqafah Islam, fiqih, olah raga, story telling, makanan, kesehatan, dan tulisan lainnya. Dengan catatan tulisan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, hoax, dan mengandung ujaran kebencian. Tulisan yang dikirim dan dimuat di media Beritakan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
