Ilustrasi Retret (sumber: media sosial)
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Beritakan.my.id, Opini--Usai para kepala daerah resmi dilantik, tahap selanjutnya adalah menjalani retreat, tercatat 961 kepala daerah sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Retret atau orientasi khusus akan diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Retret selama sepekan mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 (voaindonesia.com, 20-2-2025).
Juru Bicara Presiden Hariqo Wibawa Satria mengatakan para kepala daerah akan dilatih tentang tata pemerintahan yang baik, peningkatan layanan publik, dan pembangunan chemistry.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkap acara retret ini menelan anggaran negara senilai Rp13 miliar (tirto.co.id, 21-2-2025). Bima sekaligus meminta masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap nilai anggaran yang cukup besar itu di tengah upaya pemerintah untuk efisiensi.
Bahkan Bima menyamakan dengan investasi yang dapat menjadi pengerek bagi perputaran ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dengan bekal pemahaman kepemimpinan para kepala daerah. Dengan pemahaman yang baik itu pula, kepala daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam mengalirkan dana transfer APBN ke seluruh wilayah Indonesia yang nilainya mencapai Rp1.300 triliun dari total APBN 2025 Rp3.600 triliun.
Baca juga:
Tentang Regulasi Emosi: Mengapa Remaja Bisa Bertindak Agresif
Proses retret saat ini, menurut Arya sangat berbeda dengan era saat dia masih menjabat sebagai Wali Kota Bogor, dimana pembekalan diadakan selama lebih dari sebulan bersama Lemhanas dan mendapat akomodasi penginapan di hotel, jelas lebih banyak biaya yang dikeluarkan dibanding retret hari ini.
Prabowo sendiri mengatakan retret ini merupakan momen bersejarah dalam pemerintahan Indonesia dan sebuah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki demokrasi yang terus berkembang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan dengan mengatakan retret digelar untuk membangun ikatan emosional serta kerja sama antar kepada daerah. Tito mengharapkan ada keselarasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Retret akan dikemas dalam pola diskusi terbuka bagi kepala daerah. Dengan yakin Tito mengatakan bahwa retret ini adalah bentuk efisiensi anggaran yang menggabungkan Kemendagri dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Begitu sibuknya para pejabat membela junjungannya. Kepekaan mereka sepertinya sudah lama mati. Dan apakah ada jaminan generasi kepala daerah kali ini bisa lebih baik dari sebelumnya?
Kriteria Pemimpin Dalam Demokrasi Sangat Ambigu
Dunia internasional turut menyoroti glampingnya kepala daerah dengan alasan pembekalan, Transparency International Indonesia dalam sebuah pernyataannya menyebut pemotongan anggaran Prabowo ‘kontraproduktif dan tidak peka’ terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka juga menitikberatkan kritiknya pada ‘beban besar anggaran negara untuk menyediakan pelatihan bagi kepala daerah’ (CNNIndonesia.com, 19-2-2025).
Baca juga:
Kriminalitas Makin Marak, Buah Sistem Kehidupan yang Rusak
Pengamat hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pendidikan terhadap pemerintah daerah memang berhak dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
Namun dalam ketentuan pasal 373, 374, 375 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, jenis pembinaan adalah pendidikan yang berkaitan dengan pekerjaan pemerintahan daerah dalam relasinya dengan pemerintah pusat dan daerah lain. Misalnya tentang tata kelola pemerintahan pusat dan daerah, relasi kerja sama antar daerah, keuangan daerah, dan kepegawaian daerah, dan fokus pada materi itu tidak membutuhkan retret.
Feri mengatakan program retret alias glamping ( glamour camping) tidak tepat sasaran dan akan membuang-buang anggaran. Untuk pembinaan kepala daerah, sebenarnya cukup dilakukan pendidikan terpadu antar pemerintah provinsi yang dibantu oleh Kemendagri. Faktanya para kepala daerah itu menghandiri retret dengan fasilitas khusus yang disediakan bagi mereka berikut pembantunya.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Wahyu Iskandar juga mengatakan, “Retret semacam ini cenderung bersifat seremonial dan lebih menampilkan kesan simbolis daripada memberikan dampak nyata terhadap efektivitas pemerintahan. Seharusnya, Prabowo lebih fokus pada evaluasi internal secara berkala daripada melakukan evaluasi melalui kegiatan seperti ini.”
Jika kita bandingkan, sebenarnya hasil pelatihan sebelumnya yang tanpa retret dengan hari ini akan sama, yaitu melahirkan pemimpin yang tak peka dengan penderitaan rakyat. Mereka seperti kerbau dicocok hidungnya yang sedemikian patuh pada tuannya. Para pemimpin itu akan tetap disibukkan melayani kebutuhan korporasi, hal ini pasti menjadi keniscayaan, sebab masih tetap dalam alam Demokrasi Kapitalisme.
Baca juga:
Berbagai pembiayaan daerah sebagaimana pusat tetap bertumpu pada utang , pajak dan investasi. Kekayaan alam yang berlimpah tak pernah bisa dikelola secara mandiri oleh daerah maupun pusat. Akibatnya kita hanya mengumpulkan kekayaan dari sumber yang remeh temeh, sementara korporasi membawa seluruh kekayaan negeri dengan berpayung kebijakan legal dan meninggalkan bencana kerusakan sosial maupun ekosistem. Salah satunya korupsi kian tak terbendung.
Pemimpin dalam sistem Demokrasi Kapitalisme sejatinya berkarakter ambigu, sama sekali tak tegas. Apalagi adil. Itulah mengapa, banyak pihak yang menyatakan bahwa retret tidak membawa manfaat, dan sejatinya yang jauh lebih penting saat ini adalah menyiapkan konsolidasi dengan jajaran di bawahnya.
Apalagi hari ini ada banyak hal yang seharusnya diperhatikan oleh mereka dalam menghadapi bulan Ramadhan, baik kesiapan stok makanan hingga pengaturan mudik lebaran. Efisiensi dana yang berdampak pada kurangnya pelayanan pada rakyat sesungguhnya membuktikan bahwa negara abai atas tanggungjawabnya sebagai pengurus rakyat.
Negara hanya sebagai operator dan fasilitator kebijakan untuk korporasi. Peran ini makin kuat ketika diterapkan desentralisasi kekuasaan atau penerapan otonomi daerah. Sementara setiap wilayah dari sisi potensi sumber daya alam dan kemampuan berbeda-beda, Inilah wajah buruk negara kapitalisme.
Nyatanya, keadaan kontradiktif tak hanya ada dalam film, tapi nyata, retret tersedia dengan berbagai fasilitas yang mewah. Sementara rakyat banyak hidupnya susah. Satu anak mendapat program MBG, satu keluarga tak bisa makan, sebab ayah terimbas PHK akibat perusahaan terpaksa efisiensi, mereka yang sarjana pun sulit mendapatkan pekerjaan. MBG yang hingga pendanaannya diambil dari efisiensi APBN nyatanya tidak menyasar semua anak dan sekolah. Hanya di kota-kota besar, lantas bagaimana prevelensinya dengan penghapusan stunting?
Islam Sistem Terbaik Wujudkan Kesejahteraan
Seharusnya pejabat memiliki empati pada rakyat yang hidup susah, penguasa sejati semestinya muncul kesadaran dalam dirinya akan tanggungjawab untuk membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Berharap dalam sistem hari ini? Sangatlah tidak mungkin bisa terwujud.
Islam menetapkan penguasa adalah raain (pengurus rakyat) sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,” Imam adalah pemimpin yang pasti akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya” (HR. Al-Bukhari), dimana ia yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.
Muncul pemimpin yang bertakwa saja belum cukup jika tidak didukung sistem Islam dalam menjalankan tugas ini, dimana penguasa karena kesadaran ia selalu diawasi Allah, akan selalu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi berbagai kebutuhan baik pokok, tersier maupun darurat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kemudian Islam juga memiliki sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi pemimpin yang siap mengemban amanah kepemimpinan. Ketika dibutuhkan pembekalan maka akan diadakan seefektif dan seefisien mungkin dan fokus pada konten pembekalan bukan pada seremonial dan kemewahan yang menghamburkan uang rakyat. Syarat menjadi pemimpin dalam Islam pun sudah jelas, yaitu harus memenuhi 7 syarat iniqod yaitu laki-laki, merdeka, muslim, baligh, adil, berakal dan mampu menanggung beban tugas.
Mereka dipilih karena rakyat mengenal dan bukan pesanan partai. Rasulullah Saw. Bersabda,Rasulullah saw. Bersabda, “Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada Hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah ialah pemimpin yang adil. Orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR Tirmidzi). Wallahualam bissawab. [ry]
