oleh: Rizqi Awal, SE.Sy (Pengamat Kebijakan Publik)
Isu viral "No Buy Challenge" di tengah ketidakpastian ekonomi 2025 menjadi bukti nyata kegagalan sistem kapitalisme dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Tantangan ini, yang muncul sebagai respons atas penurunan daya beli, bukan sekadar tren media sosial, melainkan cermin dari krisis struktural yang dihadapi umat manusia. Pemerintah, sebagai pengemban kebijakan publik, memang memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam mengatasi masalah ini. Namun, akar persoalannya bukan sekadar pada kebijakan yang kurang tepat, melainkan pada sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri yang telah menciptakan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan.
Sistem kapitalisme, dengan prinsip kebebasan kepemilikan dan pasar bebas, telah melahirkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang sementara mayoritas masyarakat terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Krisis daya beli yang terjadi hari ini adalah buah dari sistem yang mengutamakan keuntungan individu di atas kesejahteraan kolektif. Pemerintah, meski berupaya melalui berbagai kebijakan seperti subsidi atau bantuan sosial, tidak akan pernah mampu menyelesaikan masalah ini secara tuntas selama masih beroperasi dalam kerangka kapitalisme.
Ekonomi Islam: Solusi yang Adil dan Menyeluruh
Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang adil dan manusiawi. Ekonomi Islam tidak hanya menawarkan konsep teoretis, tetapi juga praktik nyata yang telah terbukti dalam sejarah peradaban Islam. Sistem ini dibangun atas prinsip-prinsip yang menjamin keadilan distribusi kekayaan, melarang riba, dan mendorong pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu.
Pertama, ekonomi Islam menekankan kepemilikan umum atas sumber daya alam yang vital seperti air, energi, dan mineral. Hal ini memastikan bahwa kekayaan alam digunakan untuk kemaslahatan umat, bukan dikuasai oleh segelintir korporasi. Kedua, sistem zakat dan infaq dalam ekonomi Islam menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Ketiga, larangan riba menghilangkan praktik eksploitasi ekonomi yang memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.
Peran Pemerintah dalam Menerapkan Ekonomi Islam
Pemerintah memiliki peran sentral dalam menerapkan sistem ekonomi Islam. Pertama, pemerintah harus menghentikan kebijakan yang menguntungkan korporasi besar dan mulai mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan rakyat. Kedua, pemerintah perlu membangun mekanisme zakat modern yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana zakat digunakan secara optimal. Ketiga, pemerintah harus menghentikan praktik riba dalam sistem perbankan dan keuangan, serta menggantinya dengan sistem syariah yang adil.
Tinggalkan Kapitalisme, Bangun Masa Depan yang Lebih Baik
"No Buy Challenge" adalah alarm keras bahwa sistem kapitalisme telah gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem yang hanya menghasilkan ketimpangan dan penderitaan. Saatnya beralih ke ekonomi Islam yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu dalam mewujudkan perubahan sistemik ini. Hanya dengan meninggalkan kapitalisme dan menerapkan ekonomi Islam, kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk semua.
Wallahu a’lam bish-shawab.
