 |
| Sumber : iStock |
Oleh : Yulia (Pegiat Pena Banua)
Jaminan kesehatan di negeri ini sedang tidak baik-baik saja karena ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Rizzky Anugerah bahwa rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai Oktober 2024 telah mencapai 109,62%, hal ini menunjukkan beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat.
BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Bahkan jika dilakukan kenaikan iuran sebesar 10 persen tidak akan cukup menutupi biaya layanan kesehatan.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah akan menambah beban kepada masyarakat terkait dengan jaminan kesehatan. Permasalahan kesehatan bukan hanya pada pembiayaan saja namun juga pada tenaga ahli yaitu dokter yang bisa mencapai ke berbagai pelosok negeri sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sekitar 2,7 juta jiwa, sehingga memerlukan 2.700 dokter untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di provinsi tersebut. Namun pada kenyataannya jumlah dokter yang ada hanya 800 orang sehingga masih memerlukan sekitar 1.900 dokter untuk mencapai angka ideal (RRI.co.Id, 14/12).
Menghadapi berbagai permasalahan tersebut tentu pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sebagaimana Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan sektor kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas SDM di Indonesia. Hal ini disampaikan Menkes Budi dalam sesi diskusi pada GAVI Board Meeting di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Selasa (3/12).
Pemerintah telah melakukan pertemuan dengan berbagai negara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan serta tenaga medis di negeri ini.
Pertemuan internasional difokuskan untuk membahas tentang kesehatan dan upaya menangani masalah dalam pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Namun hingga saat ini upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada.
Selain itu layanan kesehatan tidak dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Indonesia juga masih menjadi salah satu permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Belum lagi permasalahan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi ketika rakyat tidak memiliki JKN ataupun BPJS.
Hal ini tentu sangat berbeda dari sistem pelayanan kesehatan di dalam Islam yang pernah terjadi dalam kepemimpinan Islam. Islam memposisikan kesehatan sebagai kebutuhan dasar. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah,
“Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR Bukhari).
Sehingga pemerintahan dalam Islam akan berupaya melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal untuk menunaikan kewajibannya sebagai pelayan umat bukan hanya sekedar regulator yang menjadikan layanan kesehatan sebagai komoditas. Penguasa dalam Islam adalah pelayan untuk rakyat.
Dalam sejarah peradaban Islam, tercatat bahwa layanan kesehatan pada masa kekhilafahan memiliki kualitas yang luar biasa baik dan diberikan secara cuma-cuma.
Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa ia pernah mengalami sakit parah pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab. Umar kemudian memanggil dokter untuk merawatnya (HR. Al-Hakim).
Hal ini menunjukkan bahwa seorang khalifah tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat sakit dan senantiasa memberikan pelayanan kesehatan terbaik.
Selain itu, Dr. Ragib As-Sirjani dalam bukunya yang berjudul "Masterpieces of Awqaf in Islamic Civilization" menjelaskan bahwa pada masa Khilafah Abbasiyah, rumah sakit wakaf tersebar secara luas.
Para khalifah mendatangkan dokter-dokter senior untuk bekerja di rumah sakit tersebut. Negara juga membeli karya-karya ilmiah di bidang medis dan mewakafkannya kepada rumah sakit umum, sehingga para dokter junior dapat memanfaatkannya untuk belajar dan meningkatkan kompetensinya.
Dari sini, terlihat jelas bahwa pemerintahan Islam sangat peduli terhadap kesehatan rakyatnya. Tidak hanya pemerintah, para dokter dan ilmuwan medis pun turut berkontribusi dengan mewakafkan karya mereka demi kepentingan kesehatan masyarakat. Kitab-kitab ilmiah tersebut juga menjadi media pembelajaran bagi dokter-dokter muda.
Berbeda dengan sistem kesehatan Kapitalisme yang cenderung membebani rakyat dengan biaya tinggi namun memberikan pelayanan yang minim.
Sistem kesehatan dalam Islam justru memberikan layanan terbaik tanpa memungut biaya. Para tenaga medis, termasuk dokter muda, mendapatkan pendidikan secara gratis karena para ilmuwan di bidang medis lebih mengutamakan kesehatan masyarakat daripada keuntungan materi dari karya mereka.
Sehingga solusi atas berbagai masalah yang ada adalah kembali pada kepemimpinan Islam yang akan mengatur kebijakan layanan kesehatan sesuai dengan aturan Islam.
Hal ini tentu tidak dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan saat ini. Perlu dilakukan perubahan secara menyeluruh dalam kepemimpinan Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sejarah peradaban Islam. Kembali kepada aturan Islam adalah solusi yang hakiki atas berbagai permasalahan khususnya sistem kesehatan.
_Editor : Vindy Maramis_
